AMBON, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan arah kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang berlangsung secara daring di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/7/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Maluku menyampaikan apresiasi kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah menetapkan provinsi ini sebagai salah satu nominator.
Kesempatan tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
Perekonomian Maluku pada 2025 juga disebut terus menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,56 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp33,65 juta.
Di sisi lain, angka kemiskinan terus mengalami penurunan melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Saat ini TPAKD telah terbentuk di seluruh wilayah Maluku, terdiri dari satu TPAKD Provinsi dan 11 TPAKD kabupaten/kota.
Sinergi pemerintah daerah bersama OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperluas akses layanan keuangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Champion Program TPAKD Tahun 2025.
Realisasi penyaluran mencapai 21.840 debitur UMKM dengan nilai Rp1,02 triliun, melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.
Selain KUR, TPAKD Maluku juga mencatat berbagai capaian lainnya, seperti business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, hingga penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.
Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Maluku menghadirkan inovasi baru melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih.
Program tersebut merupakan kolaborasi TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah Provinsi Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten/kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi guna memberantas praktik rentenir, sebagaimana telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan akan dikembangkan di Kota Tual.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi melalui tanya jawab antara dewan juri dan Tim TPAKD Provinsi Maluku.
Berbagai aspek yang dibahas meliputi efektivitas program, inovasi daerah, keberlanjutan program, serta strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala OJK Provinsi Maluku Hermawan Biladi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Head Area PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait, serta Tim TPAKD Provinsi Maluku.
Sementara itu, dewan juri TPAKD Award 2026 berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, serta kalangan akademisi.***
Komentar