AMBON, BABETO.ID – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku menegaskan bahwa kritik konstruktif terhadap pemerintah merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar dan wujud partisipasi rakyat dalam menjaga jalannya pemerintahan agar tetap adil dan berpihak pada masyarakat.
Ketua Bidang Hikmah PWPM Maluku, Wandri Makasar, menyampaikan bahwa dalam Pedoman Kehidupan Islami Muhammadiyah, warga Muhammadiyah diwajibkan aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk menyampaikan kritik secara etis dan bertanggung jawab.
“Kritik diperlukan sebagai bentuk pengawasan agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujar Wandri.
Ia menjelaskan, Islam membolehkan bahkan menganjurkan kritik terhadap penguasa yang zalim sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar. Namun, kritik harus disampaikan dengan cara yang santun, beradab, serta tidak merendahkan martabat pemimpin.
“Menyampaikan kebenaran kepada pemimpin adalah kewajiban moral, tetapi harus dilakukan dengan etika, sesuai aturan, dan mengedepankan solusi,” tegasnya.
PWPM Maluku mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk terus mengedepankan prinsip wattawāṣau bil-ḥaqqi wa wattawāṣau biṣ-ṣabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, demi terwujudnya pemerintahan yang adil, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***
Komentar