AMBON, BABETO.ID – Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menjadi salah satu dari 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (5/11/2025), Wattimena membagikan momen awal kegiatan tersebut yang resmi dibuka hari ini. Ia menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 8 wali kota dan 17 bupati dari berbagai daerah di Indonesia.
“Hari ini, Rabu 5 November 2025, kami 25 Kepala Daerah (8 Walikota dan 17 Bupati) mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025. Selama 14 hari, kami akan diberikan materi oleh para pakar dalam rangka pemahaman kebangsaan dan upaya membangun daerah. Semoga kegiatan yang digagas oleh Lemhanas RI dan Kemendagri ini, dapat memberikan dampak positif bagi kami dalam memajukan daerah masing-masing. Beta Par Ambon… Ambon Par Samua,” tulisnya.
KPPD merupakan program strategis Lemhanas yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional di tingkat daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan, dinamika sosial, serta perubahan global yang semakin kompleks.
Selama dua minggu pelaksanaan, para peserta akan menerima berbagai materi yang mencakup wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan integritas kepemimpinan publik. Para narasumber berasal dari kalangan pakar, akademisi, dan pejabat tinggi negara yang memiliki pengalaman luas dalam bidang pemerintahan dan kebangsaan.
Wattimena menilai, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkaya perspektif dan memperkuat kolaborasi antardaerah. Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Ambon.
“Kami ingin memastikan Ambon terus tumbuh sebagai kota yang kuat secara ekonomi, budaya, dan sosial. Melalui kegiatan seperti ini, kami belajar dan berkomitmen membawa perubahan nyata untuk masyarakat,” ungkapnya.
Program KPPD ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, profesionalitas, dan etika kepemimpinan.***
Komentar